RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 – 2016

26 September 2017 | By admin in Lingkungan Hidup

BAB I

P E N D A H U L U A N

  1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola – pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang–Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup berkewajiban menyusun Rencana Strategis   (RENSTRA). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan        (strengths), kelemahan (weakness), peluang (oportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

  1. Landasan Hukum
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
  5. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  9. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
  11. Maksud dan Tujuan
  12. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup inii disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau pedoman bagi seluruh kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan yang dituangkan dalam bentuk dokumentasi perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011 s.d 2016) dalam upaya pencapaian visi dan misi.

  1. Tujuan
  2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan
  3. Sebagai bahan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan
  4. Sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan program–program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan
  5. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan BLH dengan rencana pembangunan jangka menengah ( RPJMD ) Kabupaten Barito Selatan
  6. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan rencana kinerja ( rencana kerja tahunan ) BLH Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2012 – 2016
  7. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLH beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
  8. Hubungan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

         Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 – 2016 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 – 2016 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu dokumen teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan yaitu yang merupakan program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

  1. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

         Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 – 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

         BAB I       :    PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Hubungan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
  5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II        :     GAMBARAN UMUM PELAYANAN PADA     BADAN LINGKUNGAN HIDUP

  1. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  2. Susunan Organisasi
  3. Tugas dan Fungsi
  4. Struktur Organisasi
  5. Sumber Daya Manusia Pada Badan Lingkungan Hidup
  6. Alokasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup
  7. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

BAB III       :     ISUE – ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  3. Visi
  4. Misi

BAB IV       :     VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan
  4. Sasaran

BAB V        :     PROGRAM DAN KEGIATAN

  1. Program dan Kegiatan

BAB VI       :     INDIKATOR KINERJA

  1. Indikator Kinerja BLH Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016

BAB VII      :     PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

  1. Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan bahwa Badan Lingkungan Hidup merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

  1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari :

  1. Kepala Badan ;
  2. Sekretariat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  3. Sub Bagian Umum
  4. Sub Bagian Penyusunan Program
  5. Sub Bagian Keuangan
  6. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  7. Sub Bidang Analisis UKL dan UPL ;
  8. Sub Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
  9. Bidang Pengawasan Lingkungan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  10. Sub Bidang Pemantauan, Audit dan Evaluasi Lingkungan ;
  11. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
  12. Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  13. Sub Bidang Pelestarian Kualitas Lingkungan ;
  14. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
  15. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  16. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Sungai dan Udara ;
  17. Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
  18. Kelompok Jabatan Fungsional
  19. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi  Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan,

  1. Kepala Badan mempunyai tugas :
  2. Membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dibidang tugasnya ;
  3. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan otonomi daerah dibidang Lingkungan Hidup serta bertanggung jawab atas terlaksanakannya tugas pokok dan pembantuan ( medebewind ) yang diberikan oleh Bupati ;
  4. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dan operasional dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
  2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan analisis pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan serta pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
  4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia serta kemitraan lingkungan dengan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat / swasta dalam pengelolaan pengendalian dampak lingkungan;
  5. Pembinaan dan pelaksanaan penataan hukum penyelesaian sengketa lingkungan, Amdal serta pengembangan teknologi ramah lingkungan;
  6. Pembinaan dan pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan fungsional dengan instansi terkait, dunia usaha baik swasta, perorangan maupun berbadan hukum, milik pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  7. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya / beracun ;
  8. Pemberian perizinan / rekomendasi serta pengawasan lingkungan hidup ;
  9. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Badan Lingkungan Hidup ;
  10. Penyelenggaraan penyampaian informasi mengenai Lingkungan Hidup ;
  11. Pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teksnis Badan Lingkungan Hidup ;
  12. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan ;
  13. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / fungsi Badan Lingkungan Hidup ;
  14. Sekretariat mempunyai tugas :

Merencanakan, menyusun, melaksanakan, membina, tugas – tugas pelayanan administratif, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang – undangan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang secara terpadu serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan organisasi, penyusunan anggaran, pelaporan serta perencanaan dan program ;
  2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan perlengkapan, urusan ketatausahaan, urusan organisasi dan tatalaksana, penyusunan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan perpustakaan, analisis jabatan, urusan protokol serta rumah tangga ;
  3. Pelaksanaan penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
  4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.

Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :

  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Penyusunan Program
  4. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang ;
  2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan kegiatan Bidang ;
  3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional pengujian data dokumen RKL-RPL dan UKL-UPL ;
  4. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan ;
  5. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis lingkungan hidup, seminar, lokakarya serta pengembangan kapasitas lembaga sosial masyarakat ;
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait dan pelaku kegiatan / aktivis dunia usaha baik milik pemerintah maupun swasta berbadan hukum atau perorangan ;
  7. Pelaksanaan dan pembinaan penerapan Dokumentasi Amdal ;
  8. Penyiapan bahan prosentase kerangka acuan Dokumen Amdal RKL-RPL ;
  9. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi dan mengkoordinasikan :

  1. Sub Bidang Analisis UKL-UPL ;
  2. Sub Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
  3. Bidang Pengawasan Lingkungan

Bidang Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun,mengkoordinasikan,membina, mengembangkan,menengevaluasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan Lingkungan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang ;
  2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan ;
  3. Penyiapan bahan pengawasan kegiatan atau aktivitas usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan ;
  4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan penilaian peringkat kinerja perusahaan ;
  5. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan Amdal oleh pelaksana aktivitas kegiatan usaha ;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan unit Badan Lingkungan Hidup dan Badan Instansi terkait ;
  7. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan / aktivitas usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan ;
  8. Pelaksanaan investigasi terhadap kegiatan atau aktivitas usaha baik swasta perorangan maupun berbadan hukum serta milik pemerintah ;
  9. Pelaksanaan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan ;
  10. Pelaksanaan audit lingkungan ;
  11. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Bidang Pengawasan Lingkungan membawahi dan mengkoordinasikan :

  1. Sub Bidang Pemantauan, Audit, dan Evaluasi ;
  2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
  3. Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang, melaporkan dan mengevaluasipelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang ;
  2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan ;
  3. Penyiapan bahan peraturan Perundang–undangan yang berhubungan dengan Kebijakan Pelestarian dan Pemulihan Kualitas;
  4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Pelestarian Lingkungan yang telah ada ;
  5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pemulihan Kualitas Lingkungan yang telah rusak ;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan unit Badan Lingkungan Hidup dan Instansi terkait serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan ;
  7. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kawasan pelestarian, konservasi sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati ;
  8. Pelaksanaan inventarisasi kawasan pelestarian, konservasi sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati ;
  9. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
  10. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan olah Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang ;
  2. Penyiapan bahan peraturan Perundang – undangan yang berhubungan dengan kebijakan Pengendalian terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup ;
  3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kegiatan atau aktivitas usaha yang dapat menimbulkan pencemaran ;
  4. Pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan atau aktivitas usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan ;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan unit Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Instansi terkait serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan guna pengendalian pencemaran ;
  6. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengolahan limbah baik industri, rumah tangga dan Badan Usaha milik pemerintah agar tidak terjadinya pencemaran ;
  7. Pelaksanaan penyiapan data berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan ;
  8. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahi dan mengkoordinasikan :

  1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Sungai dan Udara;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
  3. Stuktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :


 

 

Ket           :

                         :       Garis Komando

                         :       Garis Koordinasi

  1. Sumber Daya Manusia Pada Badan Lingkungan Hidup

       Salah satu fondasi yang kuat agar organisasi bisa berjalan dengan baik adalah tersedianya sumber daya manusia yang cukup, mempunyai kompetensi yang sesuai dalam menunjang kinerja, serta handal dalam bekerja.

       Perputaran roda Badan Lingkungan Hidup saat ini didukung sebanyak 34 orang aparatur. Berikut ini disajikan tabel kondisi sumber daya aparatur Badan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.1. Data Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan

Jabatan

No. Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan
1 Eselon II 1 1
Eselon III 4 1 5
Eselon IV 8 3 11
2 Staf Pelaksana 12 5 17

 

Tabel 2.2 Data Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

No. Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan
1 Golongan IV 5 5
2 Golongan III 13 8 21
3 Golongan II 7 7
4 Golongan I 1 1

Tabel 2.3 Data Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan

            Pendidikan

No. Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan
1 S3 / Doktor
2 S2 / Pascasarjana 3 3
3 S1 / D4 / Sarjana 7 10 17
4 D3 / Sarjana Muda / Akademi 3 3
5 D2
6 D1
7 SLTA 10
8 SLTP 1 1
9 SD

Tabel 2.4 Data Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis

   Kelamin

No. Uraian Jumlah Keterangan
1 Laki-laki 25
2 Perempuan 9
  1. Alokasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup

         Berikut data alokasi anggaran yang diterima Badan Lingkungan Hidup periode Tahun 2006 – 2011 ( Alokasi Belanja Langsung dan termasuk Dana Alokasi Khusus ).

Tabel 2.5 Data Alokasi Anggaran BLH Tahun 2006 – 2011

No. Tahun Jumlah Anggaran ( Rp ) Keterangan (Dana DAK)
1 2006 1.424.700.000 310.000.000
2 2007 2.366.194.500 845.000.000
3 2008 2.159.170.000 845.000.000
4 2009 3.126.319.000 819.000.000
5 2010 2.484.946.047 953.000.000
6 2011 2.420.844.000 897.800.000
  1. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

         Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup meliputi :

  1. KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ( WASDAL )

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanankan terhadap perusahaan – perusahaan yang telah membuat dokumen Amdal, yaitu bagi usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pengawasan dilakukan untuk verifikasi penataan penanggung  jawab usaha dan atau kegiatan atas ketaatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup.

Tujuan kegiatan pengawasan dan pengendalian yaitu untuk memantau sejauhmana kegiatan penanggung jawab kegiatan dan atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan seperti yang telah disepakati dalam pembuatan dokumen Amdal yang termuat dan terinci dalam Rencana Pengendalian Lingkungan Hidup ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL ).

  1. KEGIATAN PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen formasi. Adapun dasar hukum pelaksanaan PROPER dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan ( PROPER ).

Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup peningkatan perusahaan dalam 5 (Lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.

Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat, perusahaan berperingkat biru adalah perusahaan yang taat sedangkan perusahaan berperingkat hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungannya lebih dari yang dipersyaratkan. Dengan demikian untuk perusahaan yang berperingkat emas, hijau, dan biru mendapatkan insentif reputasi, sedangkan perusahaan yang berperingkat merah dan hitam mendapatkan disinsentif reputasi. Pelaksanaan PROPER merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.

  1. KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN (KOORDINASI DAN INVESTIGASI MASALAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN)

Koordinasi investigasi dilaksanakan untuk mengantisipasi terhadap usaha dan/kegiatan yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik sosial secara luas maupun terhadap ekologi lingkungan yang menyimpang (tidak taat) atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup sehingga berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat di sekitar tempat usaha / kegiatan tersebut.

Koordinasi dilaksanakan pada instansi terkait baik ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan, maupun ditingkat desa dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana aktifitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat, investigasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan aspek legal dalam pelaksanaan aktifitas usaha tersebut.

Koordinasi dan investigasi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor : 18 Tahun 2010.

  1. KOORDINASI PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)

Dalam rangka penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI), pihak BLH Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2010 telah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan ( Camat ) dan difokuskan pada 4 ( empat ) Kecamatan yaitu : Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Selatan, dapat dilaporkan sebagai berikut :

  1. Kecamatan Gunung Bintang Awai

Dari hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan Gunung Bintang Awai (Camat), tidak ada kegiatan atau penambangan tanpa izin yang dilakukan baik secara perorangan maupun berbentuk badan usaha. Khusus penambang emas secara tradisional disepanjang alur sungai Ayuh tidak terdapat adanya aktifitas penambangan. Sejauh ini dari data yang diperoleh, kegiatan – kegiatan yang dilakukan adalah Galian Golongan C jenis batu dan tanah urug.

  1. Kecamatan Dusun Utara

Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan pengecekan lapangan disepanjang alur sungai Barito diwilayah Kecamatan Dusun Utara belum terdapat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin baik golongan C maupun B. Namun secara rutin / berkala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan berkoordinasi dengan dinas / instansi terkait guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan tanpa izin.

  1. PENGUJIAN DAN SURVEY PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU

Air merupakan salah satu sumber daya yang terpenting bagi manusia, apabila tercemar maka kualitas akan terganggu dan seiring dengan semakin meningkatkan pertumbuhan penduduk dan perekonomian serta meningkatnya pembangunan diberbagai bidang mengakibatkan kualitas air sungai khususnya di Kabupaten Barito Selatan.

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mengetahui kualitas air Sungai Barito, Sungai Ayuh, dan Danau Sadar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

  1. KEGIATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

Dalam program  peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam, bidang pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan melaksanakan kegiatan pendataan kawasan konservasi sumber daya alam dan kawasan rawan kebakaran hutan di Kecamatan Jenamas, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala. Dari pendataan kawasan konservasi sumber daya alam didapat hanya berupa data kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan obyek wisata di Kecamatan Jenamas berupa kerbau rawa, di Kecamatan Dusun Hilir berupa Danau Air Puning dan satwa yang dilindungi yaitu buaya putih, di Kecamatan Karau Kuala berupa Danau Air Hitam. Sedangkan kawasan resapan air, kawasan hutan lindung dan kawasan catchman area tidak didapat datanya karena baik di Kecamatan maupun LSM BOS tidak mempunyai data. Kegiatan konservasi sumber daya alam belum dilaksanakan di Kecamatan oleh karena belum ada Perda RTRWP Kabupaten.

Sedangkan kawasan rawan kebakaran hutan di Kecamatan Jenamas terdapat 4 titik hotspot, Kecamatan Dusun Hilir 29 hotspot 9 ( di desa Mahanjandau, desa Mengkatip,  dan desa Sungai Jaya ), sedangkan di Kecamatan Karau Kuala sebanyak 14 hotspot.

  1. KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Kegiatan koordinasi peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi SDA dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan Sub Bidang Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Propinsi Kalimantan Tengah tentang Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi SDA sehingga diketahui bahwa kegiatannya meliputi :

  1. Konsevasi Kawasan
  2. Konservasi Keanekaragaman Hayati
  3. Kerjasama pengembangan konservasi, sumberdaya alam dan ekosistemnya dengan LSM Lingkungan seperti BORNEO, BOS dan WALHI.

Diharapkan kegiatan pengelolaan konservasi SDA di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dapat mengacu pada kegiatan konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat dilakukan kerjasama program dan betul – betul mengarah tujuan dan maksud dilakukan kegiatan program Konservasi SDA dengan data yang update.

  1. KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan umum untuk menanamkan kepedulian, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup sesuai dengan motto lingkungan hidup “ Hutan Penyangga Kehidupan “ dan diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang kebijakan dan peraturan perundang – undangan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kualitas untuk menjaga kualitas sumber daya alam dan pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan.

  1. KEGIATAN PAMERAN LINGKUNGAN HIDUP DI JAKARTA

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan jejaring lingkungan hidup dengan Kementrian Lingkungan Hidup, Laboratorium Lingkungan Hidup, LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan perusahaan – perusahaan yang peduli lingkungan ( Eco Label ). Dengan melakukan jejaring tersebut maka menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pengelolaan lingkungan hidup.

  1. KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SDA (DUTA LINGKUNGAN )

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan jejaring lingkungan hidup antara Badan Lingkungan Hidup Propinsi dan Kabupaten se Kalimantan Tengah dengan mengadakan  Lomba Duta Lingkungan Propinsi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa siswi khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA), sejauhmana pengetahuan dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan apa yang bisa mereka sumbangkan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Barito Selatan.

  1. KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU INDONESIA HIJAU

Kegiatan ini berupa pengumpulan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten barito Selatan yang dibuat setiap setahun sekali dan diperlukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kumpulan data dan informasi tersebut diolah menjadi satu buku MIH Kabupaten Barito selatan sesuai dengan format yang diberikan oleh kementerian Lingkungan Hidup. Diharapkan agar didapat data yang lebih akurat dan bermakna maka perlu dukungan dana yang lebih besar dari tahun ini untuk melibatkan lintas sektoral dan dibentuknya Tim Menuju Indonesia Hijau yang di SK kan oleh Bupati Barito selatan, sehingga data-data diambil dari lintas sektoral maupun lintas program betul-betul akurat dan benar.

  1. KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

Kegiatan ini berupa kumpulan data dan informasi tetntang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten barito selatan yang dibuat setiap tahun sekali dan diperlukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak berbeda jauh dengan Menuju Indonesia Hijau, tetapi dalam SLHD ini tercakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup baik itu Pengawasan, Proper perusahaan, Pemeriksaan Kualitas Air, Dokumen AMDAL, UKL-UPL, Pengolahan Sampah. Apabila data yang diberikan atau pengelola program perkegiatan tidak benar-benar melaksanakan program kegiatannya maka data yang dikumpulkan dan diolahpun tidak akurat dan benar. Sehingga diharapkan perlu dibentuk Tim Lintas program dalam SKPD Badan Lingkungan Hidup yang benar-benar bertanggungjawab terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dalam buku SLHD. Karena apa yang dituangkan dalam buku SLHD menggambarkan kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan, sehingga diharapkan dukungan dana yang lebih di tahun mendatang sehingga data yang diolah benar-benar akurat dan bermakna bagi orang lain yang memerlukan.

  1. KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan ini merupakan kegiatan fisik dan berupa pengadaan alat untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Selatan sesuai Juknis dana DAK dari KLH. Pada tahun ini dilakukan pengadaan sarana Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Selatan berupa gelas laboratorium, AAS, dan pendukung pemeriksaan mercury, dengan harapan tahun 2012 Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Selatan dapat aktif dan difungsikan karena sarana dan prasarananya sudah lengkap. Dan untuk DAK tahun 2012 diharapkan penggunaannya untuk sarana pengolahan sampah dan sarana Sistem Informasi Lingkungan di Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

ISUE – ISUE STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

         Berdasar kajian kondisi, situasi, peluang serta potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan, ada beberapa isue  pokok yang patut menjadi perhatian kita bersama.

  1. Kondisi kualitas air sungai di DAS Barito yang cenderung berfluktuasi oleh karena aktifitas usaha dan atau kegiatan serta kondisi alam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sungai Barito yang membelah Kabupaten Barito Selatan masih menjadi tumpuan harapan sebagian masyarakat sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Sungai Barito juga menjadi jalur transportasi sungai sebagai jalur alternatif selain jalan darat yang ada. Dengan makin maraknya aktifitas usaha yang dilakukan para pengusaha dan masyarakat  di sepanjang Sungai Barito, secara tidak langsung berakibat berubahnya ekosistem sungai yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Hal lainnya adalah sebagai akibat aktifitas pelaku usaha pada bagian Hulu Kabupaten Barito Selatan yaitu Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara yang melintasi sungai di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Hal ini disebabkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan melintas ke Sungai di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

  1. Masih seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau akibat adanya pembakaran liar serta pembakaran yang disengaja (pembakaran yang dilakukan manusia untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam).

Hampir setiap tahun, di musim kemarau, kawasan hutan selalu mengalami kebakaran. Dan penyebab kebakaran hampir 100% karena ulah manusia yaitu sengaja dibakar oleh masyarakat sekitar untuk membuka lahan.

  1. Tingkat kepedulian dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Berdasarkan data yang telah dihimpun dan metode analisa yang dapat dipertanggung jawabkan, masih adanya para pelaku usaha yang belum menjalankan peraturan yang sudah ada.
  2. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di lapangan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat terbatasnya aparat pengawas lingkungan yang berkompeten serta fasilitas penunjang ( alat GPS, Kamera, Ipad, dll. ) yang masih sangat minim.

Bahwa idealnya pengawasan dilaksanakan minimal 4 kali dalam satu tahun berdasarkan standar pelayanan minimal.

Namun mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pengawasan, pengawasan yang dilaksanakan selama ini masih belum optimal. Selain itu kurang adanya fasilitas penunjang yaitu Kamera, alat GPS, Ipad dll. Juga menjadi salah satu faktor penghambat program belum dilaksanakan secara optimal.

  1. Belum terbentuknya Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Barito Selatan karena belum memiliki lisensi ;

Komisi Penilai AMDAL  dibentuk untuk menilai dokumen AMDAL serta memberikan masukan dan pertimbangan – pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan kesepakatan KA – ANDAL dan kelayakan lingkungan. Komisi Penilai AMDAL dibentuk berdasarkan Permeneg LH NO. 15 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Permeneg LH. No. 05 tahun 2008 tentang Tata Cara Komisi Penilai AMDAL. Di Kabupaten Barito Selatan masih belum memiliki lisensi, hal ini disebabkan :

  1. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Barito Selatan belum terbentuk.
  2. Belum memiliki sekretariat Komisi Penilai
  3. Pemenuhan persyaratan Tim Teknis masih dalam proses, yaitu : SDM yang telah lulus pelatihan Penyusun AMDAL paling sedikit 2 orang dan pelatihan Penilai AMDAL paling sedikit 3 orang.
  4. Belum memiliki laboratorium yang terakreditasi.

Belum operasionalnya laboratorium lingkungan hidup yang dibangun dari dana DAK tahun 2007 Laboratorium Lingkungan Hidup keberadaannya sangat penting untuk memantau kualitas air, udara dan tanah di Kabupaten Barito Selatan dan dapat menjadi barometer terjaganya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten barito Selatan. Selain itu adanya Laboratorium dapat menjadi rujukan bagi perusahaan – perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

  1. Belum operasionalnya peralatan pengolah sampah yang dibangun dari dana DAK Tahun 2008.

Pengelolaan sampah sangat penting dalam mewujudkan kota yang bersih di Kabupaten Barito Selatan. Penanganan sampah selama ini masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pengelolaan sampah antara lain belum cukup tersedianya TPA yang memenuhi syarat dan fasilitas pendukungnya secara memadai.

Dari beberapa isu tersebut diatas perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PLH ), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap berkelanjutan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para fihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasandan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.

  1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  2. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan terpilih periode Tahun 2011 – 2016 adalah :

“ Terwujudnya kondisi yang mantap dalam tatanan masyarakat Barito Selatan menuju DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS “

Bertolak dari visi diatas kiranya tidaklah berlebihan apabila seluruh masyarakat sangat berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mewujudkan cita – cita menjadi Kabupaten Barito Selatan yang Dahani Dahanai Tuntung Tulus yang artinya  menjadi Kabupaten Barito Selatan Selamat Sentosa, Adil Makmur selama lamanya.

Untuk mencapai visi bukanlah dapat diraih dengan mudah.  Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Kalangan Swasta kiranya perlu dibangun. Melalui semboyan (motto) “ Bekerja Keras, Bekerja Cerdas dan Bekerja Ikhlas “  hendaknya menjadi motivasi bagi seluru elemen untuk dapat mewujudkan visi tersebut.

  1. M isi

Untuk mewujudkan visi, misi yang diemban Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

  1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dernaga dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lainnya.
  2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses.
  3. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan terakses.
  4. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan , teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung prasarana penunjang
  5. mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.
  6. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis di dalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi manusia.
  7. Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah.

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

 

  1. Visi

Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Barito Selatan, maka Visi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan adalah:

”Terwujudnya Lingkungan Hidup Barito Selatan Yang Baik dan Sehat”

  1. Misi

Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik aktivitas yang terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri dan kegiatan usaha yang lain, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti pembakaran lahan, pembuangan sampah secara sembarangan dan lain lain, sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak.

Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Untuk menjabarkan Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan maka disusunlah Misi sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  2. Mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan.
  3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggar.
  4. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
  5. Tujuan
  6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air tanah dan udara.
  7. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan ekosistem sesuai dengan fungsinya.
  8. Merehabilitasi kawasan ekosistem yang rusak dan pemulihan fungsi sumber daya alam.
  9. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  10. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

 

  1. Sasaran

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

  1. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya penaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
  2. Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota
  3. Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.
  4. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3.
  5. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.
  6. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.
  7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
  8. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.
  9. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

 

  1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  2. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

 

 

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

  

  1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindangan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut :

  1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk menyusun manajemen pengelolaan sampah agar hasil pengolahannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berupa pupuk, biogas, dan sebagainya. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, antara lain :

  1. Penyusunan Manajemen Pengelolaan Sampah
  2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
  3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
  4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan dan udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada:

  1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
  2. Pemantauan Kualitas Lingkungan :

–    Pengujian dan Survey Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau

–    DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup

–    Pendamping DAK Bid. Lingkungan Hidup

  1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH
  2. Pengkajian Dampak Lingkungan (Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup)
  3. Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
  4. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
  5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan
  6. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
  7. Koordinasi Penyusunan AMDAL
  8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Kabupaten Barito Selatan)
  9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Koordinasi dan Investigasi Masalah Pengelolaan Lingkungan)
  10. Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan
  11. Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup
  12. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada:

  1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan & Konservasi SDA (Penyuluhan)
  2. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Barito Selatan
  3. Menuju Indonesia Hijau
  4. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada:

  1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA


  1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

  1. Pengendalian Kebakaran Hutan.

Program ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang sangat rawan terjadi pada musim kemarau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada:

  1. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
  2. Sosialisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan (Sosialisasi PERDA)
  3. Sosialisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan (Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan)
  4. Hari-hari Penting Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama kepada anak-anak sekolah, guru-guru, maupun pegawai pada instansi pemerintah dan swasta.

  1. Lomba Kebersihan Lingkungan
  2. Hari Lingkungan Hidup Sedunia

–    Lomba Melukis / Mewarnai

–    Upacara Hari Lingkungan

  1. Adiwiyata
  2. Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA ALOKASI ANGGARAN 2012-2016

 

  1. Indikator Kinerja BLH Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016

 

Indikator kinerja program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016, sebagaimana pada Tabel berikut ini :

RENCANA STRATEGIS 2012-2016 (RENCANA KEGIATAN TAHUNAN)

 

INSTANSI                 :     BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN

VISI                           :     TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP BARITO SELATAN YANG BAIK DAN SEHAT

 

TUJUAN SASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN20122013201420152016PROGRAMKEGIATAN1234567891011Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidupPengelolaan sampah secara baikJumlah sampah yang dapat diolah

1 ton200 kg400 kg600 kg800 kg1000 kgPengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanPeningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan           Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air tanah dan udara.

Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten

Jumlah peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun

2 Perda01010Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupPengawasan pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas penilai Amdal Kabupaten Barito Selatan

Jumlah pegawai yang memiliki lisensi Penyusun AMDAL5 orang11111 Koordinasi Penyusunan AMDAL Menurunkan Beban Pencemaran lingkungan melalui pengawasan/ Inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan.

Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD

30%1218212530 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey  Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau)Merehabilitasi kawasan ekosistem yang rusak dan pemulihan fungsi sumber daya alam.

Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau

Terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau (Sosialisasi dan Pemetaan) dan Penilaian lomba GSP

5 laporan11111Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamMenuju Indonesia Hijau Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan Pengiriman  Duta Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan

Terlaksananya kegiatan Pemilihan dan Pengiriman Duta Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan

5 kegiatan11111 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamMelindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan ekosistem sesuai dengan fungsinyaMembangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5 lokasi11111Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamPeningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi  Sumber Daya Alam Membangun kesadaran masyakat untuk menjaga hutan dan lahan dari kebakaran.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan hutan dan lahan dari kebakaran

5 kegiatan11111Program Pengendalian Kebakaran HutanKoordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sosialisasi Kebijakan daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kebijakan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan 5 kegiatam 1 1 1 1 1 Sosialisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan
Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup

Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam PLH melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan.

5 laporan11111Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penguatan jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas

Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) up date

5 laporan11111 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan KabupatenBarito Selatan)

 

  1. Alokasi Anggaran BLH 2012-2016

Alokasi anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016, sebagaimana pada Tabel berikut ini :

 

No TAHUN RENCANA ALOKASI ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2012 2.647.426.000,00
2 2013 3.044.539.000,00
3 2014 3.348.992.000,00
4 2015 3.851.340.000,00
5 2016 4.236.474.000,00

 

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BLH dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

 

 

Buntok,   November 2011

 

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BARITO SELATAN

Ir. ADI SUWONO N., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19571021 198703 1 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment